PERTIMBANGAN BUDAYA DALAM REFORMASI ADMINISTRASI

*) Jerri Killian

PENDAHULUAN 

Organisasi Pemerintahan di seluruh dunia dihadapkan dengan tuntutan publik yang terus bertambah dalam hal peningkatan efektivitas administrasi, responsif, transparansi, dan akses. Masalah sosial yang semakin kompleks disertai dengan sumber daya yang terbatas ditambah lagi menurunnya kepercayaan publik pada pemerintah merupakan sederetan permasalahan yang harus segera dicari solusi pemecahannya.

Di seluruh dunia, tipikal organisasi masyarakat mengakar kuat dalam model Weberian-jenis klasik birokrasi. Dengan penekanan pada kontrol dan ketaatan, organisasi masyarakat tradisional merupakan sistem deterministik yang mencari keseimbangan dan stabilitas di mana kekacauan dan ketidakpastian dipandang sebagai disfungsional. Oleh karena itu, transformasi struktur, proses, dan budaya di dalam birokrasi publik tidak mungkin terjadi melalui proses pengatur diri sendiri.

STRATEGI MENENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI

PENDAHULUAN

Strategi dan struktur merupakan dua hal penting yang harus ada di dalam sebuah organisasi. Tanpa keduanya sebuah komunitas tidak akan bisa disebut sebagai organisasi karena pada dasarnya organisasi merupakan berhimpunnya sekelompok orang yang memiliki kesamaan harapan dan keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Jika tidak didukung oleh struktur yang baik maka organisasi akan megalami kebingungan di dalam pergerakannya. Sementara itu jika organisasi tidak memiliki strategi yang bagus maka organisasi tersebut akan mengalami inefektifitas di dalam geraknya.

NEO-LIBERALISME DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Beberapa hari yang lalu bangsa ini telah disibukkan oleh berbagai macam aksi penolakan kenaikan harga BBM. Dalam aksi tersebut kerap dipekikkan bahwa kenaikan BBM adalah kebijakan negara yang telah disusupi paham neo-liberalisme, sebuah paham yang menurut mereka lebih menitik-beratkan segala macam kebijakan negara pada tuntutan pasar ekonomi global. Tidak hanya itu neo-liberal juga dituding sebagai biang dari ketidakmerataan kesejahteraan yang dinikmati oleh warga negara. Ada yang meyebut bahwa bangunan kesejahteraan negara ini seperti piramida. Di bagian paling atas, yaitu 10% orang Indonesia adalah mereka yang disebut sebagai konglomerat, menikmati kesejahteraan bangsa sebesar 60%. Di bagian tengah, yaitu 30% orang dengan kategori kelas menengah menikmati kesejahteraan negara hanya sampai 30%. Dan sisanya, yaitu bagian terbawah, yaitu sebanyak 60% dari total manusia negara ini hanya menikmati 10% saja kesejahteraan negara. 

PENDEKATAN INSTITUSIONAL DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK (SEBUAH KAJIAN TEORITIS)

GAMBARAN KONSEPTUAL

Teori institusionalisme merupakan sebuah teori yang berangkat dari konsep-konsep dalam Sosiologi yang menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi di dalam sebuah organisasi yang terdiri dari sekumpulan manusia. Sebuah studi tentang sistem sosial yang membatasi penggunaan dan pertukaran sumberdaya langka, serta upaya untuk menjelaskan munculnya berbagai bentuk peraturan institusional yang masing-masing mengandung konsekuensi.

PILIHAN RASIONAL DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK (SEBUAH KAJIAN TEORITIS)

 

PENDAHULUAN

Dalam setiap aktifitasnya, seseorang, maupun sekelompok orang yang berhimpun dalam sebuah wadah, akan melandaskan setiap tindakannya pada pilihan-pilihan yang rasional. Menaikkan harga BBM diklaim sebuah pilihan yang rasional di saat harga minyak dunia melambung. Pembatasan subsidi terhadap BBM merupakan sebuah pilihan rasional yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan anggaran. Di dalam diri seseorang juga berlaku sebuah pilihan rasional. Sebut saja seseorang yang memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya. Akan menjadi sebuah pilihan yang rasional jika dia mementingkan kepentingannya mengingat biaya politik yang sangat mahal dan juga, katakanlah, untuk membalas jasa pihak-pihak yang sudah membuatnya berkuasa. Contoh lain juga dilihat di dalam sosok pasangan suami-istri yang baru saja menikah ketika mereka mendapati harga BBM yang naik maka adalah sebuah pilihan yang rasional jika kemudian mereka lebih memilih untuk membeli rumah yang tidak terlalu mahal dan dekat dengan tempat kerja mereka.

PEMBENAHAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Segelintir Realitas Miris Negeri Kita

Media massa, apapun bentuknya,  merupakan sarana yang dapat digunakan oleh publik untuk mengontrol gerak-gerik penguasa negeri. Dari media massa kita bisa melihat bagaimana konyolnya perilaku para anggota DPR yang terhormat dalam menggunakan alokasi dana operasional mereka. Beberapa data yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok pemerhati parlemen menyebutkan bahwa sebagian besar penggunaan dana tersebut adalah untuk biaya pengadaan barang. Sebut saja renovasi ruang banggar yang mencapai Rp. 20 M lebih, renovasi toilet yang mencapai Rp. 2 M lebih, dan kita juga mendengar adanya pengadaan kalender yang mencapai Rp. 1.3 M. Hal tersebut terasa begitu sangat ironis ketika media massa mendapati bagaimana susahnya anak-anak sekolah di Banten yang harus menyebrangi sungai menggunakan jembatan yang sudah hampir putus. Ada lagi berita hari ini yang isinya masih seputar sarpras pendidikan, yaitu robohnya bangunan sekolahan yang ada di salah satu SD di Banten. Pendidikan adalah hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap insan negeri dan seharusnya diberikan prasarana yang minimal memadai. Dan terasa sangat tidak pantas lagi jika kita melihat realitas keadaan beberapa pelosok daerah negeri ini yang maih jauh dari kata layak. Ditambah lagi ketika kita melihat bagaimana perilaku lucu mereka yang saling mengambinghitamkan dan tidak mau disalahkan kemudian saling melempar aksi tidak tahu menahu. Maka tidak heran jika kemudian banyak hujatan yang ditujukan kepada para anggota dewan yang terhormat tersebut.